Masa Orde Baru: Latar Belakang & Sistem Pemerintahannya
Latar Belakang Kelahiran Orde Baru
Kemunculan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang di Indonesia pada pertengahan 1960-an. Gerakan mahasiswa yang dikenal sebagai Angkatan 66, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mendesak perubahan. Pada saat itu, mereka mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi tiga poin utama: perombakan Kabinet Dwikora, penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam, serta pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tritura lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik yang semakin tidak stabil, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Insiden tersebut menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Ketegangan antara kelompok militer, mahasiswa, dan pemerintahan saat itu semakin meningkat, hingga akhirnya mendorong perubahan besar dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Masa Orde Baru: Latar Belakang & Sistem Pemerintahannya
Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru
Perubahan menuju Orde Baru dimulai ketika kekuasaan Presiden Soekarno melemah akibat tekanan dari berbagai pihak. Keputusan penting dalam transisi ini terjadi ketika Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan dasar surat ini, Soeharto mulai mengambil alih kendali pemerintahan dan akhirnya diangkat menjadi Presiden pada tahun 1968.
Peralihan ini menandai dimulainya era Orde Baru yang berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Pemerintahan Orde Baru juga menekankan pentingnya kesatuan dan ketertiban nasional sebagai dasar pembangunan negara.
Sistem Pemerintahan Orde Baru
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan slot thailand mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan Orde Lama. Pemerintahan Soeharto menerapkan model kepemimpinan yang lebih terpusat dengan kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Beberapa ciri utama sistem pemerintahan Orde Baru antara lain:
Sentralisasi KekuasaanPemerintahan Soeharto menerapkan sistem yang sangat terpusat, di mana keputusan strategis banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan tanpa persetujuan dari pusat.
Dominasi Golkar dalam PolitikGolongan Karya (Golkar) menjadi kendaraan politik utama pemerintahan Orde Baru. Partai ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan sering memenangkan pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Selain Golkar, hanya dua partai lain yang diizinkan berpartisipasi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang keberadaannya pun diawasi ketat.
Pembangunan Ekonomi yang TerstrukturPemerintahan Orde Baru fokus pada pembangunan ekonomi melalui kebijakan yang dikenal sebagai Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Program ini bertujuan meningkatkan sektor pertanian, industri, serta infrastruktur guna mencapai stabilitas ekonomi.
Penerapan Dwifungsi ABRIMiliter memainkan peran ganda dalam Orde Baru, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan juga sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki pengaruh besar dalam dunia politik dan sering menduduki posisi strategis di berbagai institusi negara.
Pembatasan Kebebasan Pers dan DemokrasiPers dan kebebasan berpendapat dikontrol ketat oleh pemerintah. Kritik terhadap kebijakan negara dapat berujung pada tindakan represif, termasuk pembredelan media dan penangkapan aktivis.
Dampak dan Akhir dari Orde Baru
Selama lebih dari tiga dekade, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, kebijakan sentralistik dan praktik korupsi yang meluas akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia memperburuk situasi dan memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi.
Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika demonstrasi mahasiswa dan tekanan dari berbagai elemen masyarakat memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal dari masa reformasi di Indonesia.
Kesimpulan
Masa Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, pemerintahan Soeharto berhasil membawa kemajuan, tetapi di sisi lain juga menghadapi kritik atas kebijakan otoriter yang diterapkan. Akhir dari Orde Baru menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk beralih ke sistem yang lebih demokratis dan terbuka dalam era reformasi.